(Dokumentasi Yoyo Dasriyo)
Nostalgia KA “Si Gombar” di Garut: Bagian (7)
Oleh: Yoyo Dasriyo
Semula lahan terbuka menghijau seluas 600 meter di sebelah barat Stasiun KA Garut, pernah dibanggakan Pemkab Garut sebagai areal yang menjanjikan untuk “paru-paru kota”. Namun kenyataan lain berpaling dari rancangan. Bahkan bentangan rel kereta yang dulu berpagar kawat berduri dan lahan hijau pun, habis tanpa sisa. Semua tersapu pendirian bangunan kios permanen, yang memanjang ke batas bekas palang pintu di Jl Mandalagiri.
Sepeninggal layanan jasa KA “Si Gombar:” (1984), memang areal Stasiun KA Garut sekian lama tercampak. Alasan yang bisa dipahami, jika asset Perumka yang dianggap mubazir itu dipertaruhkan untuk menyehatkan wajah pusat Kota Garut dari problema luapan para pedagang di luar pasar. Langkah itu ditempuh pemerintah setempat, agar perkotaan Garut terbebas dari tebaran areal kumuh dengan kepadatan pelaku PKL di sepanjang emper pertokoan.
Lahan luas bekas areal Stasiun KA Garut, dinilai paling ideal untuk penempatan arus pedagang, yang selalu menghantui kenyamanan suasana pusat perkotaan ini. Perkembangannya kemudian, ternyata kebijakan pendirian pasar itu tidak seirama dengan perhitungan. Terlebih, selepas kepemimpinan Bupati Garut, H Agus Supriadi, masyarakat pedagang beraksi lagi memenuhi emper pertokoan. Tak hanya di sepanjang trotoar dan tepian Jl Mandalagiri, yang memanjakan kelangsungan Pasar Darekdok dan Pasar Hayam.
Kekusutan yang menyesak pusat Kota Garut terkesan tidak terkendali, karena PKL meluas ke kawasan Jl Jend A Yani, Jl Ciledug, Jl Cikuray dan Jl Siliwangi. Sebaliknya, banyak kios di Pasar Gapensa sepi pedagang. Bahkan setengah dari lokasi pasar hingga batas Jl Pamuka, banyak kios berganti bangunan rumah permanen. Riwayat “pasar anyar” dipersaingkan dengan pertumbuhan pemukiman baru. Pemkab Garut dihadapkan lagi dengan problema perkotaan.
Banyak pedagang di Pasar Gapensa mengeluhkan sepi konsumen, manakala lokasi pasar itu harus bersaing dengan kebebasan pedagang di emper toko. Persoalannya bukan lokasi yang tidak strategis, namun susutnya kedisiplinan warga pedagang, dan aparat penegak Perda Garut. Terbukti, lokasi pasar di bekas stasiun itu menyedot para pedagang, hanya ketika musim penggencaran aksi penertiban PKL. Keramaian pun hanya semusim lalu!
Kehidupan suasana lain dari bekas Stasiun KA Garut, belum mampu memutus benang kusut dari problema Pemkab Garut dalam upaya menata kaberadaan pedagang K-5. Di sebelah barat dari lokasi stasiun pun, tergelar pasar jajanan, yang mengubur lahan bekas lintasan KA jurusan Garut – Cikajang. Lokasinya dibangun di seberang mulut Pasar Gapensa, Jl Pramuka, bersebelahan dengan bekas Mess PTG yang berganti pertokoan “IBC” (“Intan Bisnis Center”).
Itu pun siasat membenahi perkotaan Garut, yang pernah menuai “kontroversial”, di jelang akhir kepemimpinan Agus Supriadi. Waktu itu, pemerintah setempat “keukeuh” merelokasi Pasar Ceplak, yang terlanjur melegenda di Jl Siliwangi sejak 1960-an. Pusat jajanan serba ada yang digelar sejak sore hingga malam itu, memang potret klasik Kota Garut di waktu malam. Relokasi Pasar Ceplak pun sempat menuai protes keras!.
Para PKL Siliwangi meratap, karena dipaksa pindah ke depan Gedung “Pusat Pengkajian Islam” di Jl Pramuka. Banyak pedagang kecil mendadak gulung tikar, karena lokasi itu dinilai menjorok dari pusat perkotaan. Agaknya kebijakan itu terlalu pagi, sebelum tergelar keramaian pertokoan “IBC” dan “Ramayana” di Jl Guntur. Hingga kini, lokasi baru “Pasar Ceplak” masih mubazir! Apa hendak dikata, lahan bekas lintasan rel “Si Gombar” di Jl Pramuka, terlanjur jadi tumbal pembangunan kota. ..***
(Bersambung)
