Gapura, – Pelayanan yang optimal dari pemerintah daerah hingga kini masih belum dirasakan warga Garut secara utuh dan penuh, padahal pasangan Bupati Garut Rudy Gunawan-Helmi Budiman kerap menyuarakan akan melakukan perbaikan dan perubahan dalam sektor pelayanan publik ini.
Menurut Sekjen Garut Governance Watch (GGW) Dedi Rosadi, pasangan Bupati Garut Rudy Gunawan-Helmi Budiman belum mengutamakan sektor pelayanan publik dalam setiap kebijakan pemerintahannya. “Meskipun ada, itu cuma wacana saja. Hanya rencana-rencana akan saja. Belum ada realisasinya,” kata Dedi kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
Pemerintahan yang ada saat ini, terkesan lebih menonjolkan kegiatan yang bersifat seremonial belaka. Padahal, sambung dia, peningkatan sektor pelayanan terhadap masyarakat jauh lebih penting ketimbang acara-acara resmi. “100 hari kinerja bupati tidak ada perubahan yang signifikan. seharusnya pada 100 hari kerja ini peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang di utamakan,” ujarnya.
Dedi menyebutkan, program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang ‘sukses’ berjalan sejak kedua pasangan ini memimpin Garut adalah baru sejumlah program harian seperti hari Senin disiplin, Selasa tanpa asap rokok, Rabu nyunda, Kamis berbagi, Jumat bersih-bersih, Sabtu menanam, dan Minggu wisata. Menurutnya, program seremonial yang berlaku setiap hari ini hanya berlaku dan dirasakan oleh kalangan birokrasi lingkungan Pemkab Garut.
“Sementara seperti yang diketahui, masyarakat Garut membutuhkan lebih dari sekedar kegiatan seperti itu. Apakah kesehatannya, kehidupan ekonominya, ketertiban tata kota, pendidikannya, dan hal lain yang lebih luas,” ujarnya.
Terkait reformasi birokrasi yang dilakukan bupati belum lama ini, ia pun menilai kegiatan itu hanya sebatas rotasi yang akhirnya berujung kepada kepentingan kelompok tertentu saja. Apa yang dijanjikan Rudy-Helmi ketika berkampanye beberapa waktu lalu, yaitu penempatan seorang pejabat berdasarkan kompetensinya, hingga kini malah belum terealisasi.
“Jangan terjebak dalam rotasi atau muatasi jabatan. Justru harus difokuskan bagaimana menjalankan pelayanan publik yang sesuai. Kalau pejabatnya tidak sesuai atau berpengalaman di bidangnya, kenapa ditempatkan di beberapa posisi sebagai kepala. Keadaan rilnya jauh dari perubahan yang dijanjikan. Sama saja,” bebernya.
Dia membeberkan, di sektor pendidikan hingga kini belum ada perubahan menuju lebih baik. Saat ini bermacam pungutan masih berlaku.
“Pungutan ini tidak dicantumkan dan pungutannya tidak ada dalam RKAS. Berdasarkan laporan dari beberapa sekolah dan penelitian kami, masih banyak pungutan yang tidak sesuai,” ucapnya.
Di bidang kesehatan, pelayanan bagi anak-anak bergizi buruk pun terkesan lamban. Pemerintah tidak rajin terjun ke lapangan secara langsung dan membuat kebijakan yang lebih baik untuk pengentasan gizi buruk.
“Di bagian lain, soal infrastruktur, juga belum ada realisasi. Jalan rusak, jembatan putus, dan lainnya sangat lamban ditangani. Minimal dicek dan dibuatkan segera yang sifatnya darurat kalau belum ada dana. Kasihan masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa gabungan lintas kampus di Garut menggelar aksi demonstrasi di kawasan Simpang Lima. Mereka mempertanyakan kinerja pasangan Bupati Rudy Gunawan-Helmi Budiman selama memimpin Garut terkait usia kepemimpinan Bupati yang sudah memasuki 100 Hari Kerja. ***Kus Roll
