Gapura, – Aksi unjukrasa puluhan anggota Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) di gedung DPRD Garut Rabu (4/6/20114), nyaris bentrok dengan salah seorang anggota ormas Garut. Bentrok dipicu oleh aksi pelemparan lumpur terhadap Gedung DPRD yang dilakukan oleh mahasiswa dan secara tidak sengaja mengenai pakaian salah seorang anggota ormas tersebut.
Menurut para pengunjuk rasa, aksi pelemparan lumpur tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka menyusul tidak diperkenankan untuk bertemu dengan sejumlah anggota dewan.
“Kedatangan kami ini untuk kedua kalinya. Pada kedatangan yang pertama, kami tidak berhasil menemui anggota dewan. Begitu juga pada kedatangan yang kedua ini. Padahal kami sudah menyampaikan surat permohonan untuk audiensi dengan anggota dewan. Itulah yang menyebabkan kami kecewa,” Kata Achmad Lutfi, Koordinator aksi Mahasiswa tersebut.
Aksi demontrasi sendiri dimulai para mahasiswa pada pukul 11.00 wib dan dilanjutkan dengan aksi pelemparan lumpur, tiba-tiba tanpa diduga para pengunjukrasa seorang anggota ormas di Garut tiba-tiba keluar dari arah pintu masuk utama gedung. Saat itu pula secara tidak sengaja terkena cipratan lemparan lumpur yang dilakukan para mahasiswa pengunjukrasa hingga memicu amarah anggota ormas tersebut.
Akibatnya, mahasiswa pun tersulut emosi dalam kesalahpahaman tersebut. Beruntung, bentrokan berhasil dicegah saat sejumlah polisi yang bertugas mengawal aksi mengamankan orang tak dikenal tersebut.
Aksi pun tetap berlanjut selama kurang lebih satu jam kemudian. Tak lama, pihak pegawai DPRD dan keamanan mempersilakan 10 perwakilan dari mahasiswa untuk melakukan sweeping ke setiap ruangan gedung. “Perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk agar mereka percaya, bahwa tidak ada satu orang anggota dewan di dalam gedung,” ujar seorang petugas.
Beberapa poin yang ingin disampaikan para mahasiswa dalam aksinya antara lian mendesak DPRD Garut untuk meminta penyelesaian sengketa dan konflik agraria masuk ke dalam RPJMD Garut 2014-2019, mendesak DPRD Garut untuk terjun langsung ke areal konflik agraria, dan meminta agar DPRD membuat surat penolakan perpanjangan HGU perkebunan yang tengah dalam konflik dengan masyarakat.***TG
