Gapura Garut ,- Bupati Garut Rudy Gunawan bersama Wakilnya Helmi Budiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah Menengah Atas dan Kejuruan yang sedang melakukan penerimaan siswa baru Sabtu (5/7/2014).
Mengetahui kedatangan Bupati, ratusan orang tua yang tengah mendaftarkan anak-anaknya di SMKN 2 Garut, langsung mengerubuti dan menyalami Bupati sambil menyampaikan keluh kesahnya menyusul masih adanya biaya pendidikan berupa Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) yang masih dirasakan memberatkan jika harus dibayar sekaligus pada saat siswa mendaftar.
Disamping DSP para orang tua siswa juga masih harus membayar uang pendaftaran siswa baru yang jumlahnya sekitar 225 ribu rupiah per siswa yang diperuntukan bagi biaya perkemahan dan Masa Orientasi Peserta Didik atau (MOPD).
“Kalau biasa biayanya dikurangi lagi dan beri kesempatan kami untuk mencicil pembayaranya tidak harus dibayar saat ini, pada saat anak kami didaftarkan, kami sangat keberatan”. Kata Kusnandar Salah seorang orang tua siswa pendaftar.
Kusnandar bersama ratusan orang tua siswa lainnya berharap pihak sekolah memberikan toleransi serta kebijakan dalam menentukan besaran dana sumbangan serta waktu pembayaran DSP tersebut.
Sementara itu, pihak sekolah berkilah Dana Sumbangan Pendidikan tahun ini tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
“Nilainya masih tetap sama dengan tahun sebelumnya pada kisaran angka lima juta rupiah dan perlu diketahui bahwa dana ini untuk menunjang proses belajar mengajar selama tiga tahun siswa belajar, termasuk kebutuhan siswa disekolah seperti untuk praktikum dan pengembangan bakat dan minat siswa”. Ungkap perwakilan sekolah dihadapan para orang tua siswa.
Bupati Rudy Gunawan yang mendapati banyak keluhan dari para orang tua siswa, langsung memberikan penjelasan dan menjamin bahawa seluruh siswa harus bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 Tahun yang dicanangkan pemerintah.
“Program wajib belajar 12 tahun yang harus ditempuh semua anak, membuat pemerintah memberikan kelonggaran bahkan membebaskan dana pendidikan sekolah bagi mereka yang benar-benar tergolong tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan resmi dan ketentuan syarat lainya”. Papar Rudy diharapan ratusan orang tua siswa.
Rudy menambahkan dirinya bersama Wakil Bupati menjamin bagi siswa yang orang tuanya benar-benar tidak mampu akan digeratiskan. “Pokoknya saya minta pihak sekolah agar mendahulukan penerimaan siswa untuk memperoleh pendidikan, ketimbang harus memaksakan soal biaya pendidikan, sekolah harus lebih bijak dalam hal ini”. Tandasnya.
Rudy juga mengakui, sejauh ini Dana Bantuan Operasional Sekolah yang digelontorkan pemerintah pusat baru sekitar 1 juta rupiah persiswa dan bantuan Gubernur sekitar 300 ribu rupiah persiswa.
“ini masih jauh dari cukup untuk membiayai oprasional sekolah yang bebannya cukup tinggi terutama untuk menggaji guru karena hampir setangah tenaga guru disekolah sekolah kita masih belum Pegawai Negeri”.Jelasnya.
Kurangnya anggaran dari dana BOS ini dengan sangat terpaksa bagi anak didik sekolah menengah masih harus membayar sejumlah biaya seperti iuran dan yang lainnya yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak Komite Sekolah bersangkutan.
Pemda Garut untuk tahun anggaran 2015 mendatang telah merencanakan anggaran sebesar 40 milyar untuk membiayai 8000 siswa sehingga bisa sekolah geratis dan akan di prioritaskan terlebih dahulu bagi sejumlah sekolah yang memang mayoritas anak didiknya dari kalangan tidak mampu.***TG
