Gapura Kota Banjar ,- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap tahunnya digelontorkan untuk dunia pendidikan sebesar 20% dari APBN bukanlah nilai anggaran kecil, Namun di Kota Banjar Jawa Barat, kehadiran Dana BOS tersebut masih belum menjamin berkurangnya atau bahkan hilannya pungutan disekolah.
Sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri ternyata diketahui masih mengambil berbagai pungutan terhadap siswa anak didiknya. Pihak sekolah berdalih pungutan tersebut sebagai sumbangan atau partisipasi orang tua demi kelancaran proses belajar mengajar siswa.
“Kami juga tidak habis pikir dengan pungutan-pungutan ini dan itu alasannya sumbangan partisipasi orang tualah, atau apalah itu bentuknya, katanya ada Dana BOS tapi kenapa masih banyak pungutan juga”. Kata salah seorang orang tua siswa disalah satu SMKN di Kota Banjar yang enggan disebutkan namanya saat dimintai tanggapannya baru-baru ini.
Menurutnya ternyata keberadaan Komite sekolah yang seharusnya merupakan representasi orang tua siswa, namun pada kenayataanya lebih cenderung berpihak kepada kepentingan pihak pengelola pendidikan disekolah.
“ini juga membuat juntrungan dari Dana Bantuan Operasional sekolah menjadi tidak jelas, mana buktinya kalau masih harus menarik bantuan terus dari orang tua siswa”. ungkapnya.
Sejauh ini Dana BOS yang diterima sejumlah sekolah besarannya cukup lumayan besar, untuk tingkat Sekolah Lanjutan Atas atau SMA di Kota Banjar, untuk masing-masing siswa dari pusat digelontorkan sebesar satu juta rupiah persiswa setiap satu tahun ajaran.
Sementara dari dana BOS Pemerintah Propinsi rovinsi untuk Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 300 ribu rupiah persiswa dan untuk SMA 200 ribu rupiah per siswa per tahun.
Khusus untuk Kota Banjar , pemerintah setempat juga telah mengalokasikan dana bantuan sekolah dari dana APBD, yang diubah menjadi istilah pemerintah Kota Banjar dengan sebutan Cerdas. Namun untuk Banjar Cerdas ini sendiri ada ketentuan, yaitu di khususkan bagi siswa sekolah yang berdomisili di Kota Banjar telah dialokasikan dana sebesar 175 ribu per siswa untuk per tahunnya.
Jika melihat angka dari sejumlah sumber anggaran yang diterima pihak sekolah seperti itu, sejumlah orang trua siswa serta berbagai pihak di Banjar yang peduli pendidikan menilai, seharusnya anggaran sekolah tidak dibebankan lagi kepada orang tua siswa, meskipun ada sejumlah biaya yang diperlukan tetapi jangan terlalu memberatkan pihak orang tua siswa.
Sementara itu saat akan dimintai keterangan oleh sejumlah awak media, Kepala SMK N 2 Kota Banjar menolak untuk diwawancara dengan alasan sedang sibuk. Demikian halnya dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Banjar, juga tidak bersedia memberi keterangan tentang keluhan sejumlah orang tua siswa atas dugaan adanya pungutan disejumlah sekolah salah satunya di SMKN 2 Kota Banjar. Hermanto
