Gapura Garut ,- Belum jelasnya aturan tentang unsur pimpinan DPRD yang kini sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai bukanlah persoalan yang dapat mengganjal kinerja para anggota Dewan terlantik yang harus secepatnya bekerja untuk percepatan pembanguan di Kabupaten Garut.
Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Garut dua periode, Haryono yang juga kader partai Golkar mengatakan, anggota dewan tetap harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik meski unsur pimpinan definitif belum ditentukan.
“Saya berharap para wakil rakyat di DPRD Garut harus arif saat menjalankan tugasnya meski kelengkapan dewan, dalam artian unsur pimpinan, belum ada karena dasar hukumnya masih menunggu keputusan MK. Sebab masing-masing anggota dewan ini mewakili rakyat Garut yang jumlahnya sangat banyak,” kata Haryono Selasa (19/8/2014).
Haryono menyarankan agar seluruh anggota DPRD dapat mempelajari mengenai tugas-tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan tugasnya mewakili rakyat.
“jangan sampai persoalan mengenai persoalan siapa yang berhak menduduki unsur pimpinan, mengabaikan kepentikan rakyat, meski memang menentukan unsur pimpinan juga menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap distribusi tugas dan fungsi para anggota Dewan”. ungkapnya.
Haryono menambahkan para wakil rakyat harus mengawal APBD 2015 agar benar-benar disesuaikan dengan RPJMD lebih krusial untuk dipikirkan.
“Tugas anggota DPRD tidak akan terlepas dari fungsi budgeting, pengawasan, dan lainnya. Dengan kata lain, bagaimana dapat menjalankannya kalau anggota dewan tidak tahu akan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, para wakil rakyat ini wajib mempelajari tingkat capaian APBD 2014,” paparnya.
Oleh karena itulah, anggota dewan yang baru mau tidak mau harus banyak belajar dan membaca dokumen-dokumen DPRD sebelumnya.***jmb
