Gapura Jakarta,- Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) kembali ditunda DPR RI. Penundaan tersebut menurut Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar, karena keuangan negara tidak cukup untuk membiayai seluruh daerah pemekaran yang jumlahnya betdasarkan pengajuan pihak pemerintah berjumlah 65 DOB.
Meski sebelumnya pemerintah sudah menetapkan 21 DOB untuk dimekarkan sesuai kemampuan fiskal, namun gelombang protes terus bermunculan, sehingga dikhawatirkan akan memicu kecemburuan sosial diantara DOB yang diajukan jika hanya disahkan sebagiannya saja.
“Semuanya minta dimekarkan hari ini. Bagaimana bisa, sementara keuangan kita hanya cukup untuk 21 DOB saja untuk tahap pertama,” Kata Agun mencoba memberikan alasan kepada peserta sidang, Senin (29/9).
Menurutnya, semula sisa RUU DOB yang lain diluar yang 21 DOB akan dibahas berikutnya. Namun karena masyarakat Papua mendesak seluruhnya dimekarkan akhirnya panja memutuskan menunda pembahasan.
“Kami sudah membahas bersama Mendagri dan Menkeu, hitung-hitungannya berat beban negara bila harus mensahkan 65 daerah baru. Di luar 65 DOB ini ada 20-an daerah lagi menyusul untuk dimekarkan,”Ungkapnya.
Adanya penundaan pengesahan tersebut, salah satu DOB yang ikut terganjal adalak DOB Garut Selatan. Padahal seperti diketahui sebelumnya sejumlah pihak di Garut optimis DOB Garut selatan termasuk pada 21 DOB yang akan di sahkan DPR RI pada sidang kali ini.
Spontasn saja, penundaan pengesahan tersebut juga mengundang reaksi dari para perwakilan DOB Garut selatan.
Namun demikian menurut Ade Manadin yang mengikuti jalannya sidang sejak senin Pagi, pihaknya maih optimis dengan akan disahlannya DOB Garut selatan pada sidang keputusan DPR hari Selasa Besok.
“Saat ini sedang dilakukan lobi antar pemerintah dan Komisi II DPR RI, dan Insya Alloh Besok selasa akan diambil keputusan kedua, sebelum penyampaian Pidato terakhir Ketua DPR”. Kata Ade melalui pesan singkat yang diterima redaksi gapuraindonesia.com.***TG
