Gapura Garut ,- Kualitas proyek hasil pekerjaan para rekanan atau pemborong di Garut, Jawa Barat, diakui Bupati Garut Rudy Gunawan memiliki kualitas yang buruk, oleh karenanya Bupati mempersilakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk melakukan audit ke beberapa instansi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Pernyataan itu disampaikan dalam refleksi akhir tahun yang dilakukan Bupati Rudy Gunawan beserja sejumlah awak media di Kabupaten Garut, Rabu (31/12/2014). Menurut Rudy banyaknya keluhan dari masyarakat yang ia terma terkait pelaksanaan sejumlah proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah membuat pihaknya akan mengambil lagkah-langkah taktis termasuk mempidanakan rekanan yang berlaku tidak jujur.
“Saya akui, pelaksanaan sejumlah proyek infratruktur di Kabupaten Garut kurang baik. Saya sudah banyak dengar keluhan dari masyarakat mengenai hasil pembangunan dari proyek-proyek itu,” kata Rudy di Pendopo Garut, Rabu (31/12/2014).
Dia tidak menampik bila beberapa hasil proyek bernilai anggaran besar sebagian besar sangat tidak memuaskan. Salah satu contoh ril bantuan pemerintah yang sering disalahgunakan adalah proyek pembangunan jalan.
“Saya tahu sudah banyak proyek jalan lingkungan yang dikerjakan oleh rekanan secara asal-asalan. Masyarakat mengeluh proses pembuatan jalan betonnya kurang semen, kurang pair, batu sprit, dan lain sebagainya. Untuk contoh misalnya begini, anggaran yang diterapkan untuk sebuah proyek itu Rp200 juta. Namun yang nempel (dilaksanakan) hanya Rp60 juta saja. Saya tahu itu semua,” bebernya.
Rudy juga mengungkapkan bila salah satu kantor instansi di lingkungan Pemkab Garut, kerap dipenuhi para kontraktor atau rekanan bila jam kerja telah usai.
“Makanya, ini akan saya jadikan sebagai bahan laporan untuk BPK nanti. Jadi BPK silakan periksa dinas-dinas ke Garut, audit semua proyeknya agar jelas,” tegasnya.
Beberapa waktu lalu, masyarakat Kampung Pangligaran, Desa Depok, Kecamatan Cisompet, menyayangkan proyem pengerjaan jalan rabat beton sepanjang 275 meter dan lebar 2,5 meter di wilayah mereka. Kekesalan warga ditengarai oleh buruknya kualitas jalan yang baru saja selesai dibangun.
“Sebagian besar proses pengerjaannya tidak menggunakan batu sprit, melainkan hanya pasir yang dicampur semen. Itu juga jumlahnya kurang. Pembuatan beton pun dilakukan dengan cara mengaduk manual dan tidak menggunakan alat seperti molen,” tutur Pengurus Karang Taruna Desa Depok, Ade, (35).
Seorang tokoh masyarakat di Desa Depok, Iwan (40), menuding ketidakjelasan proyek pengerjaan rabat beton di desanya sarat unsur permainan. Dia menganggap proses pengerjaannya tidak sesuai dengan aturan yang semestinya
“Pelaksanaannya tidak diawasi pemerintah dan sulit dimonitor oleh warga. Kami menduga ada kongkalikong dalam prosesnya. Masa jalan baru saja selesai dikerjakan sudah rusak lagi. Jangankan oleh sepeda motor apalagi mobil, orang berjalan di atasnya saja, jalan sudah retak-retak dan terkelupas,” ujarnya.
Keluhan serupa juga pernah disampaikan warga di wilayah utara Garut, yakni Kampung Jeungjing RT 02 RW 01, Desa Pelitaasih, Kecamatan Selaawi. Mereka mengeluhkan amburadulnya kualitas jalan yang dikerjakan salah satu CV di lingkungan mereka.
“Proses pengerjaannya kilat, hanya empat hari. Kami kira jalannya bagus, ternyata buruk sekali. Masa baru selesai dikerjakan sudah rusak lagi,” kata warga Kampung Jeungjing, Juju (30).
Hal serupa disampaikan Asep Mega (27). Sebagai anggota Karang Taruna Desa Pelitaasih, dia mengaku menyayangkan proyek pengerjaan jalan hasil CV itu.
“Masa jalan senilai Rp50 juta bisa gampang rusak begini. Mau bukti, lihat saja nanti beberapa minggu lagi. Bagaimana kondisi jalannya nanti,” ujarnya.
Sebagian masyarakat di desa ini meminta agar pemerintah, khususnya pihak terkait segera melakukan pemantauan terhadap seluruh proyek pembangunan jalan lingkungan. Mereka berharap, anggaran yang disediakan negara tidak menjadi sia-sia saat dilaksanakan.***TG
