Gapura Bandung ,- BPD PHRI Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I yang digelar diaula Hotel Sukajadi Bandung, Kamis (16/4/2015). Rakerda PHR Jabar kali ini mengusung tema “Peran PHRI dalam Membangun Daerah untuk Kemajuan Ekonomi Nasional”, dibuka dan dihadiri langsung Ketua Umum BPP PHRI Haryadi Sukamdani.
Dalam sambutannya Ketua Umum BPP PHRI Haryadi Sukamdani menegaskan pihaknya sedang menyiapkan pakta intergritas yang akan disepakati PHRI dan pemerintah terkait dengan surat edaran Menpan Reformasi Birokrasi yang melarang kegiatan pemerintahan di Hotel.
“Keberadaan surat edaran menpan tersebut telah membuat pengusaha Hotel makin terpuruk karena occupancy hotel secara nasional mengalami penurunan drastis”. Tegas Haryadi.
Menurutnya dalam pakta intergritas antara pemerintah dan PHRI nantinya disepakti untuk saling mendukung dan saling mengawasi karena berdasarkan temuan dilapangan kegiatan pemerintahan di Hotel biasanya disalah gunakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadinya.
“Pakta integritas antara Pemerintah dengan PHRI ini untuk saling mendukung karena kegiatan pemerinah di Hotel selalu dimanfaatkan oleh oknum yang tidak betanggung jawab”. Imbuhnya.
Para peserta Rakerda yang datang dari pengurus BPC PHRI Kabupaten/Kota se Jawa Barat tersebut mengamini pernyataan tegas Ketua BPP PHRI karena hampir seluruh pengusaha Hotel didaerah-daerah juga ikut terkena dampat dari keberadaan surat edaran Menpan RB tersebut.
Pegurus BPC PHRI Garut yang datang menghadiri rakerda tersebut masing-masing Penaehat PHRI Garut H. Sykur Maskawan, Ketua, H. Asep Laililhusna, Wakil Ketua H. Beni Hidayat serta Sekretaris Tanto S. Reza dan Kepala Bidang Humas Fiki Radiansyah.
Ketua PHRI Garut H. Asep Laililhusna menyambut baik dan mendukung penuh pernyataan Ketua BPP PHRI Haryadi Sukamdani dimana hampir seluruh keluh kesah pengusaha Hotel di Garut sama persis dengan apa yang telah disampakan ketua Umum BPP PHRI.
“Apa yang disampaikan PHRI Pusat adalah memang telah menjadi persoalan semua pengusaha Hotel di daerah bahkan di Garut ada yang mengalami penurunan omset hingga 70 persen karena selama ini mitranya adalah kegiatan-kegiatan pemerintah, maka sejak surat edaran meteri itu keluar langsung menjadi pukulan telak”. Kata Asep disela-sela kegiatan Rakerda tersebut.
Asep juga telah bersiap siap untuk menyampaikan aspirasi para pengusaha hotel restoran Kabupaten Garut yang telah ditampungnya dari acara silaturahmi dan sharing yang berlangsung sehari sebelumnya.
“Insya alloh pada sesi sharing nanti, saya akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah seluruh pengusaha hotel restoran di Garut yang telah ditampung pada sharing kemarin”, Tandasnya.***Fikir
