IMG-20160118-01723-300x225 PERISTIWA  Aksi Saling Dorong Dengan Aparat Warnai Demo Aliansi Masyarakat Anti Korupsi

Seorang pendemo saat hendak menaiki pagar pintu gerbang, foto Hermanto

Gapura Kota Banjar , – Puluhan pendemo  yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perjuangkan Pemberantasan Korupsi (AMPPUTASI) Kota Banjar menggelar aksi unjuk rasa, dikawasan alun-alun pusat Kota, Senin ( 18/1/2016).

Para pendemo kemudian bergerak menuju halaman kantor Sekretariat Daerah dengan menyampaikan orasi mengenai masalah rencana pembelian mobil dinas Walikota dan Wakil Walikota Banjar.

Sempat diwarnai aksi saling dorong antara petugas keamanan dan peserta aksi yang memaksa masuk ke kantor Setda. Beruntung aksi saling dorong tersebut kembali mereda setelah Wakil Walikota Banjar, Darmadji Prawirasetia menemui para pendemo dan menjelaskan tentang rencana pembelian mobil dinas tersebut.

Setelah puas dengan keterangan Darmadji, massa pun membubarkan diri dan melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar.

Dihalaman Kantor Kejari para pendemo kembali berorasi dengan menuntut masalah kasus Bansos 2013 yang dinilainya hingga saat ini masih belum tuntas.

Para pendemopun memaksa Kajari Kota Banjar  untuk keluar menemui mereka, namun tidak kunjung keluar hingga akhirnya massa memaksa masuk ke dalam kantor dengan menerobos pagar pintu gerbang.

Beruntung puluhan petugas Satpol PP dan polisi yang telah bersiap-siap kembali berhasil menghadangnya hingga kembali terlibat aksi saling dorong mengakibatkan bagian pagar pintu gerbang mengalami kerusakan.

Korlap Aksi, Debbi Puspito menuding Pemerintah Kota Banjar adalah pemerintah yang munafik. Menurutnya rencana pembelian mobil dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota Banjar sebesar 1,4 milyar, merupakan suatu pemborosan.

“Seharusnya pemerintah lebih bijak dan harus berpihak kepada rakyat. Pemerintah harus memikirkan kesejahteraan rakyat, karena banyak rakyat Banjar yang masih hidup dibawah garis kemiskinan,”Ungkapnya.

Debbi juga mempermasalahkan,  penggunaan gedung pendopo Kota Banjar untuk acara hajatan keluarga Walikota, menurutnya itu merupakan arogansi dari seorang penguasa.

“Sepanjang sejarah kota Banjar, tidak pernah sekalipun pendopo Kota Banjar dipakai rakyat untuk acara serupa, tapi kenapa Walikota menggunakan pendopo itu untuk acara hajatan, itu kan fasilitas negara,”imbuhnya.

Terkait dengan kasus korupsi dana hibah Bansos yang kini sedang mendera Kota Banjar, Debbi berharap pihak penegak hukum khususnya Kejari untuk segera mengusut tuntas para pelaku korupsi.

“Kami berharap pihak kejaksaan untuk segera menghukum para koruptor , dan tidak ada tebang pilih,”pungkasnya.***Hermanto

Bagaimana Tanggapan Anda ?

Komentar

Desain kemasan online gratis Coba Sekarang