PERISTIWA

Ini Penjelasan Bupati Garut Terkait Tudingan Garut Kota Termahal

Bupati Garut Rudy Gunawan, foto dok
Bupati Garut Rudy Gunawan, foto dok

Gapura Garut ,- Julukan Garut sebagai kota termahal terus menjadi viral diberbagai media sosial dengan berbagai ragam komentar serta tanggapan pedas terkait kinerja dan pertanggung jawaban pemerintahan setempat.

Bupati Garut Rudy Gunawan melalui akun Facebook Darma Gunawan membagikan jawaban terkait tudingan Garut sebagai kota termahal pada berbagai proses pelayanan publik.

Tuduhan Garut sebagai kota termahal muncul dimedia sosial semenjak beredarnya kabar terkait keluhan mahalnya masuk Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan yang kini dikelola pihak swasta. Dimedia sosial mahalnya masuk ke TWA Gunung Papandayan juga menjadi viral dengan mengupload gambar karcis atau tiket masuk TWA dengan nilai akumulasi yang cukup besar.

Berikut penjelasan Bupati Garut Rudy Gunawan yang kami temui diakun facecook Darma Gunawan yang diupload Minggu (17/7/2016):

“…Saya sebagai Bupati Garut mengapresiasi semua pendapat publik yg di rilis di berbagai Medsos. Benarkah KTP di Garut mahal? Pembuatan KTP melalui kecamatan tapi pencetakannya masih terpusat di Disdukcapil Garut karena harus melalui perekaman di Jakarta. Pengambilan KTP dari kecamatan2 di kolektifkan dan tdk ada paksaan ongkos dari petugas kecamatan. Tahun depan pencetakan KTP elektronik bisa dilaksanakan di kecamatan. Tidak mungkin ada oknum disdukcapil yg mungli KK 500rb karena bagi yg ngerti dan mampu pasti akan berdebat.

Gunung Papandayan milik BKSDA Kementrian LH-KEHUTANAN, mereka kerjasama dg pihak swasta & memungut dg dasar PNBP masuk ke kementrian, TIDAK masuk ke PAD Garut, memang kalau bayar 30 ribu kemahalan karena tanpa fasilitas yg memadai, mungkin hanya ada asuransi kecelakaan. Untuk itu kita akan minta peninjauan tarip dan memanggil mitra swastanya.

Soal proyek, sekarang proyek di Garut 70 % LELANG, memang kualitas hasil pekerjaan lulus’nya pas-pasan sehingga sy beberapa kali meminta para pemborong nemperhatikan kualitas dan pengawas serta PPK bekerja maksimal. Pemda tidak akan membayar Proyek yg tidak sesuai dg BESTEK. Pemborong pasti teriak kalau dia ngasih duit ke sana sini biar mereka lapor karena pelaksanaan proyek ada pendampingan dari Kejaksaan.

Tentang harga hotel dan restoran, ini memang terjadi, tahun lalu sy sudah panggil PHRI tapi tahun ini terjadi lagi, tarif naik tapi tidak bayar lebih ke PAD, hanya ada beberapa pengusaha yang patuh. Kita akan sidik dan mempidanakan pengusaha yg menggelapkan pajak daerah, karena dari pajak hotel dan restoran kita hanya dapat 12 milyar/tahun (1 milyar/bulan atau 33 juta/hari) Itu tdk logis.

Soal gas, memang ada beberapa daerah yg harganya sampai 30 ribu itu akibat permainan penjual dan banyak masyarakat yg tidak berhak tpi membeli gas subsidi. Kita akan perketat pengawasan bersama Polres Garut.

Ayo Garut kita perbaiki bersama, salam… (Rudy Gunawan/Bupati Garut)…***TG

1 Comment

  • Cecep Juni 19, 2018

    Turun langsung kang ke lapangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *