Gapura Purwakarta ,- Ribuan Petani Kolam Jaring Apung (KJA) beramai-ramai mendatangi Kantor Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (18/1/2017). Mereka mempertanyakan kebijakan Pemda terkait Zero KJA yang berarti akan memusnahkan seluruh KJA yang berada di perairan Waduk Jatiluhur.
Para petani diterima Camat dan unsur Muspika setempat untuk berdialog. Pada kesempatan itu, terjadi ketegangan ketika para petani menyampaikan aspirasinya, salah satu petani KJA, Dede Mulyana meminta pihak Pemkab Purwakarta agar mengurungkan rencana Zero KJA tersebut.
Menurutnya pemusnahan KJA di jatiluhur akan membawa dampak negatif terhadap anjloknya perekonomian masyarakat setempat. “Saya yakin jika rencana ini terwujud, ada kekhawatiran petani akan terus bereaksi. Mereka siap mempertahankan KJA miliknya karena itu satu-satunya mata pencaharian mereka,” kata Dede.
Dalam kesempatan tersebut Dede juga meminta kepada para petani agar tetap tenang sampai Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengeluarkan keputusannya.
Sementara itu Camat Jatiluhur Asep Supriatna kepada para petani mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi mereka kepada Bupati Purwakarta.
“Saya akan segera melaporkan aspirasi para petani secepatnya. Tunggu 4 sampai 7 hari ke depan. Nanti saya akan mengundang kembali para petani untuk melanjutkan dialog dan memberi informasi dari Pemkab Purwakarta,” kata Asep seraya mengapresiasi seluruh petani KJA yang datang tetap mengutamakan aksi damai.
Koordinator aksi yang juga Ketua Paguyuban Pembudidaya Ikan (PPI) Jatiluhur H Yana Setiawan mengatakan, kedatangan ribuan petani KJA ke kantor kecamatan guna meminta camat memfasilitasi para petani untuk berdialog dengan Bupati terkait penertiban KJA.
Menurutnya, para petani tidak alergi terhadap rencana Pemkab Purwakarta dalam menertibkan KJA, tapi penertiban yang dilakukan dalam artian tidak menghapuskan seluruh kolam jaring apung yang ada. “Para petani dengan tegas menolak keras Zero KJA apung,” ujarnya.
Dijelaskannya, perputaran ekonomi di KJA setiap hari beromzet di atas Rp2 miliar yang bisa menghidupi ribuan orang, terutama warga yang ada di sekitar waduk. “Yang kena dampak tak hanya para petani KJA saja, tapi juga mereka selama ini menjalankan usaha seperti mengojegkan perahu, menjual makanan/minuman dan lainnya,” kata Yana.
Ia menegaskan, jika rencana Pemkab Purwakarta tidak bisa berubah, maka para petani yang selama puluhan tahun berkecimpung di bidang pembudidayaan ikan ini akan tetap bertahan. Yana juga tak menepis adanya anggapan bahwa usaha KJA di waduk Jatiluhur ini dimiliki para pejabat, tak hanya dari Purwakarta tapi juga dari luar daerah seperti dari Bandung dan Jakarta.
“Persentase pengusaha dari luar Purwakarta hanya sekitar 30 persen, sementara 70 persen lagi atau mayoritasnya tetap warga Purwakarta yang memiliki usaha KJA tersebut,” katanya.
Yana juga berencana mendatangkan ahli dari pihak akademisi untuk meneliti langsung kualitas air dan kandungan pakan ikan serta pengaruhnya terhdap kualitas air jatiluhur.
“Selama ini kan yang dijadikan permasalahan utama adalah pakan ikan yang katanya berreaksi kimia menjadi H2S yang mencemari air dan bersifat korosif sehingga dapat merusak mesin. Ini juga akan kita kaji,” ucapnya***Alex
