IMG-20170119-WA0001-300x225 PERISTIWA  Rakerda III BPD PHRI Jawa Barat Berlangsung Menarik dan Alot

Proses pembukaan Rakerda BPD PHRI Jawa Barat, di Karawang 17 Januari 2017, foto reza

Gapura Karawang ,- Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III  Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (BPD PHRI)  Jawa Barat tahun 2017 diselenggarakan di Kabupaten Kerawang 17 hingga 19 Januari 2017.

Pelaksanaan  dipusatkan  didua tempat yang berbeda masing-masing di Dewi Air Resto & Karoke untuk pelaksanaan pembukaan kemudian  di Sindang Reret Restoran untuk pelaksanaan rapat-rapat dan pembahsan permasalahan organisasi.

Peserta Rakerda juga disuguhi kegiatan City Tour dengan mengunjungi tiga tempat yang selama ini menjadi destinasi wisata uggulan di Karawang yakni Tugu Proklamasi, Candi Jiwa dan Pantai Tanjung Pakis.

Hadir mengikuti Rakerda tersebut seluruh perwakilan pengurus BPC PHRI dari Kabupaten Kota se-Jawa Barat  yang secara bergiliran menyampaikan pandangan umum pada sesi sidang Pandangan umum yang alot dan banyak dihujani interupsi dari para peserta.

Masing-masing perwakilan BPC PHRI Kabupaten Kota menyoroti dan menyampaikan kritik terhadap kinerja pengurus BPD PHRI Jawa Barat diwaha kepemimpinan Herman Muchtar selaku induk organisasi Hotel dan Restoran tingkat Provinsi.

Pandangan umum BPC PHRI Kabupaten Garut salah satunya yang diwakili Ketua BPC PHRI Garut Asep Laililhusna berserta Sekretaris Tanto Sudianto Reza dan Ato Hermanto mewakili Dewan Penasehat BPC PHRI Garut, secara gamblang menyampaikan bahwa PHRI khusunya PBD Jawa Barat mendapatkan momentum untuk memperlihatkan eksistensinya sebagai sebuah organisasi yang kuat dan kokoh.

“Bahwa saat ini PHRI mendapat momentumnya untuk memperlihatkan eksistensinya, melalui program pembangunan nasional yang bertumpu pada Pariwisata sebagai salahsatu sektor pembangunan yang diunggulkan dalam menarik devisa negara.  Sekarang ini, saatnya PHRI untuk tidak pobi berpikir politik. Untuk juga berpikir diluar mainstrem yang selama ini cenderung status quo dan lebih internal,” Demikian salah satu bunyi pandangan BPC PHRI Garut yang disampaikan Asep Laililhusna.

Dengan berpikir politik lanjutnya, PHRI akan mampu membuat posisi tawar dengan Pemerintah, sebagai lembaga mitra didalam pembangunan dan pengembangan Pariwisata baik ditingkat nasional dan daerah harus dipahami dari sisi politik sehingga konsep, peran dan fungsi PHRI diperhitungkan.

“Hanya dengan posisi tawar itulah PHRI dapat mencapai tujuan organisasinya didalam turut serta membangun dan mengembangkan kepariwisataan termasuk dapat melindungi kepentingan para pengusaha dari hal yang sifatnya merugikan. Tanpa adanya bargaining position yang dibangun PHRI dengan Pemerintah, jangan berharap banyak PHRI dapat berkontribusi didalam pembangunan kepariwisataan,” Ungkapnya.

Upaya yang dilakukan para penggiat pariwisata selama ini  didalam mencari solusi dari menurunnya okupansi hotel, serta adanya berbagai macam regulasi  dan Perijinan yang dirasakan memberatkan, infrastruktur, keamanan dan kenyamanan kawasan wisata secara jelas belum maksimal dan efektif karena memerlukan partisifasi dengan  berpikir politik.

“ Maka PHRI akan berada dalam masalahnya sendiri dan disibukkan urusan urusan internalnya seperti masalah keanggotaan, iuran anggota, koordinasi dan komunikasi struktural, sementara kepentingan yang besarnya selaku mitra pembangunan pengembangan Pariwisata terabaikan kerena selalu sibuk berkutat didalam urusan urusan internalnya,” Paparnya.

Lebih lanjut diungkapkan untuk urusan internal keorganisasian sebaiknya diurus oleh kesekretariatan atau badan eksekutif saja sementara pengurus dilevel pimpinan sudah harus berpikir “Out Of The Box membangun PHRI dari sisi gagasan dan ide yang dilakukan bersama Pemerintah, dan pihak lain.

“Dalam posisi ini PHRI harus terbiasa dengan komunikasi dan Loby Loby untuk menggoalkan kepentingannya bahkan harus berani untuk terlibat didalam menempatkan kepemimpinan seperti menjadikan pengurus PHRI untuk menduduki jabatan politik baik sebagai eksekutif ataupun legislatif sehingga nantinya dapat membantu merealisasikan tujuan organisasi sebagaimana BPC PHRI Pangandaran dimana ketua nya menjadi wakil bupati dan pengurusnya ada yang menjadi anggota DPRD,”Tandasnya.

Atas pandangan BPC PHRI Kabupaten Garut tersebut seluruh peserta Rakerda memberikan apresiasinya diman BPC PHRI Pangandaran menjadi salah satu contoh sebagai daerah dengan BPC PHRI yang mampu mendapatkan kepercayaan pemerintah setempat dalam mengembangkan Pariwisata dan mampu melahirkan terbitnya Perda Pariwisata yang mengatur dunia usaha akomodasi atas usulan dan saran pengurus BPC PHRInya.***rez

Bagaimana Tanggapan Anda ?

Komentar

Penginapan di Garut Pesan Sekarang