Gapura Garut,- Salah satu upaya untuk mencapai penilaian dari pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) agar rekomendasinya menjadi wajar tanpa pengecualian, pihak pemerintak Kabupaten Garut segera membenahi beberapa aspek penting sesuai rekomendasi dari BPK RI tersebut.
Demikian dikatakan Bupati Garut Rudy Gunawan, menyusul pertanyaan sejumlah kalangan yang dialamatkan kepada pemerintah Kabupaten Garut yang selama hampir tiga periode Kepemimpinan Bupati, selalu mendapatkan penilaian dari BPK RI wajar dengan pengecualian.
“ada dua penilaian yang disampaikan BPK RI terhadap kita, salah satunya ada neraca tahun anggaran 2013 yang tidak bisa dipertangung jawabkan pada tahun 2014 ini, penyebabnya banyak faktor, seperti ada belanja yang dimark up dan lain-lain sehingga menjadi persoalan dikemudian”. Kata Rudy menjawab pertanyaan tersebut melalui sejumlah media, Minggu (19/10/2014).
Menurutnya, persoalan lainnya adalah belum tertibnya pengelolaan aset yang dimilki pemkab Garut.
“Dalam hal aset ini juga masih menjadi catatan penting dari BPK RI, dimana banyak aset yang tercatat milik kita tapi asetnya tidak ada, misalnya kita ada punya inventaris mobil fortuner, tapi mobilnya gak ada tidak jelas dan banyak lagi aset-aset lainnya,” Ungkapnya.
Rudy menambahkan, untuk menghindari terulangnya kembali catatan BPK RI wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian, maka salah satu upayanya mulai tahun anggaran 2015 mendatang seluruh alokasi proyek-proyek akan dilaksanak lelang terbuka.
“nanti itu alokasi proyek-proyek akan dilelang hingga 80 persen dan nilainya juga besar-besar sehingga diharapkan akan muncul SILPA pada APBD kita, dan positifnya lagi kita keluar dari penilain BPK RI menjadi wajar tanpa pengecualian, karena dengan mekanisme lelang terbuka akan banyak yang mengawasinya, sehingga tidak akan ada lagi mark up dan yang lainnya”. Paparnya. ***jmb
