SOSIAL POLITIK

BNPB : Banjir di Bandung Perlu Penanganan dan Kerjasama Semua Pihak

Foto istimewa
Foto istimewa

Gapura Bandung ,- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan banjir yang terus terjadi disejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat memerlukan perhatian serta penanganan total dengan melibatkan kerjasama semua pihak.

“Banjir di Kabupaten Bandung itu memang memerlukan penanganan yang komprehensif, baik struktural maupun nonstruktural,” kata Sutopo di Jakarta, Sabtu (27/12/2014)

Bencana banjir yang di Kabupaten Bandung  tersebut telah menggenangi lima kecamatan dan telah berlangsung selama 10 hari, terhitung sejak Kamis 18 Desemeber 2014 lalu dimana luapan air mulai dirasakan warga pada pukul 20.50 WIB hingga hari ini Sabtu ini belum juga menunjukan tanda-tanda akan surut semuanya.

Sekitar  14.276 jiwa (4.409 KK) hingga kini kondisinya masih mengungsi, masing-masing di Kecamatan Baleendah 5.365 jiwa (1.608 KK), Kecamatan Bojongsoang 1.680 jiwa (498 KK), Kecamatan Dayeuhkolot (5.827 jiwa (1.906 KK), Kecamatan Cicalengka sekitar 657 jiwa (159 KK) serta Kecamatan Ketapang 747 jiwa (229 KK).

Menurut Sutopo ,banjir di Cekungan Bandung atau di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu ini telah berlangsung sejak lama karena kondisi alamiah topografinya cekung seperti mangkok.

“Banjir doobagian cekungan Bandung atau di DAS Citarum memang sudah sejak lama karena topografinya cekung seperti mangkuk itu”, Ungkapnya.

Salah satu pemicunya lanjut Sutopo adalah terjadinya pertambahan penduduk dan degradasi lingkungan sehingga frekuensi banjir makin meningkat dari tahun ke tahunnya.

“Daerah di Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, Bojongsoang dan Banjaran adalah pemukiman padat dan berkembang kawasan industri disana,”Imbuhnya.

Sutopo menambahkan, berdasarkan data sejak 1980-an, banjir hampir terjadi setiap tahun.

“Pada tahun 2000 penduduk di Cekungan Bandung 6,2 juta jiwa, tetapi tahun 2014 diperkirakan 9,1 juta jiwa. Tekanan penduduk yang besar ini cenderung mengeksploitasi ruang dan lingkungan, menyebabkan erosi 1-1,7 juta ton/hektar dari 7 sub-DAS Citarum Hulu, akibatnya terjadi sedimentasi disepanjang sungai Citarum dan sejumlah anak sungai lainnya” Paparnya.

Sementara itu sejauh ini, usulan penanganan banjir jangka pendek di DAS Citarum sudah pernah dibahas dalam rakor tingkat menteri di Kantor Kemenkokesra pada Rabu, 3 Maret 2010 setelah terjadi banjir besar.

“Beberapa usulan itu di antaranya, Konservasi di tujuh sub-DAS Citarum Hulu, Relokasi perumahan di Cieunteung, Dayeuhkolot dan Citepus, Normalisasi Sungai Citarum dan sembilan anak sungainya, Pembangunan 22 waduk dan kolam rentensi, Pembenahan drainase, Revitalisasi permukiman di bantaran sungai, Sosialisasi dan hidup harmoni bersama banjir dengan total anggaran yang diusulkan Pemda Jawa Barat dan Kementerian PU adalah Rp 3,3 triliun, namun sayangnya sampai saat ini tidak terlaksana,” PUngkasnya.***TG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *