Gapura Garut ,– Dua hari berturut-turut puluhan Mahasiswa di Garut menggelar aksi turun kejalan menyuarakan berbagai persoalan memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Garut Rudy Gunawan dan Wakil Bupati Helmi Budiman.
Dalam aksinya para mahasiswa meminta mundur Bupati Garut. Hal tersebut diungkapkan sejumlah mahasiswa, saat memperingati satu tahun kepemimpinan bupati dan wakilnya di kawasan Simpang Lima Garut.
“Bupati dan wakilnya kami minta untuk segera membayar hutang janji politik mereka kepada masyarakat Garut. Kalau tidak bisa merealisasikan, lebih baik mengundurkan diri saja,” kata koordinator mahasiswa, Irfan, Rabu (21/1/2015).
Para mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan GMNI ini, menyampaikan sejumlah janji politik pasangan bupati serta wakilnya, ketika berkampanye beberapa waktu lalu. Menurut Irfan, sebagian besar janji-janji itu belum direalisasikan.
“Janjinya banyak, misalnya; gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP dan SMA; beasiswa kuliah bagi putra-puteri petani; gratis berobat dan ambulance gratis bagi keluarga miskin; pemberian insentif untuk RT dan RW, guru honorer, kader posyandu, dan guru ngaji; subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil; gratis akte; bantuan keuangan untuk mesjid dan madrasah, dan segudang janji lainnya,” paparnya.
Selain itu, tambah dia, mahasiswa juga meminta agar bupati mengungkap mafia anggaran serta transparansi atas program yang dilaksanakan pada 2015 ini. Irfan menuding, mafia anggaran saat ini tumbuh subur di Garut.
“Mafia anggaran berkeliaran. Dampaknya, anggaran untuk pembangunan diselesaikan di belakang meja. Seperti bagi-bagi kue ala pejabat. Melihat itu semua, masyarakat hanya bisa gigit jari karena tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Atas berbagai masalah ini, sambung dia, seharusnya DPRD melakukan pengawasan yang lebih ekstra. Mereka mendesak pihak legislatif menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Garut Rudy Gunawan.
“Masyarakat menjadi korban. Kondisi realita yang ada saat ini sangat jauh dengan visi misi yang dibawa beliau sewaktu mencalonkan,” ucapnya.
Menanggapi tuduhan mahasiswa, Rudy Gunawan meminta bukti konkret bila memang terdapat mafia anggaran di tubuh pemerintahannya. Dia menegaskan akan memproses secara hukum bila tuduhan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau mereka mau membuktikan secara fakta bahwa itu ada, kita akan proses secara hukum. Misalnya, ada testimoni yang menyebutkan bahwa saya membeli dari si anu dan sebagainya. Coba buktikan. Di tahun 2015 ini kita akan melakukan pengawasan lebih ketat,” katanya.***Bro
