Gapura Kota Banjar , – Sebagai salah satu kota pemekaran dari Kabupaten ind
Namun, ditengah kemajuan serta pesatnya pembangunan insfratruktur di Kota Banjar serta seabareg penghargaan yang berhasil diraihnya, ternyata masih menyisakan beberapa potret kemiskinan masyarakatnya.
Keluarga Uun (59) salah satunya, Ia hingga kini masih harus merasakan hidup serba kekurangan. Tinggal dengan 7 anggota keluarga disebuah rumah yang sangat sederhana di Dusun Rancakole RT 6/2, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
“Jangankan untuk membangun rumah, untuk makan sehari-hari saja kami susah,”Kata Uun saat ditemui di rumahnya, Selasa (29/12/2015).
Uun kini tinggal bersama suaminya yang bernama Haliman (65), tiga anak serta tiga cucunya. Menurutnya akhir-akhir ini, suaminya sering sakit-sakitan sehingga dalam lima tahun terkahir, dirinya lah yang mencari nafkah sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Bapak kini sering sakit-sakitan, sehingga saya yang bekerja mencari uang untuk keperluan makan, saya biasa bekerja bantu-bantu mencuci di rumah tetangga,”lirihnya dengan berurai air mata.
Meskipun demikian, Uun tidak pernah putus asa dalam menjalani kehidupan bersama keluarganya. Dirinya setiap selesai sholat lima waktu selalu berdo’a, meminta kepada yang kuasa supaya anak dan cucunya kelak dimasa depan dapat hidup layak.
“Semoga anak dan cucu saya kelak mendapat kehidupan yang layak,”katanya.
Menanggapi masih adanya warga miskin di Kota Banjar, Wakil Ketua KNPI Kota Banjar, Wahidan, mengatakan dirinya merasa sangat miris. Karena ditengah pesatnya pembangunan di Kota Banjar, ternyata masih banyak ketimpangan ekonomi warga, sehingga kemiskinan di Kota Banjar masih tinggi.
“Kemiskinan itu persoalan yg sangat kompleks, seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah membuat strategic pland (perencanaan strategis) dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang handal, berdaya saing tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan, penguatan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah),” Ungkapnya
Wahidan menambahkan, dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dijelaskan, bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara.
“Ini amanat undang-undang dasar loh, dan pemerintah wajib melaksanakan. Pada intinya, kemiskinan menjadi tanggung jawab negara,”imbuhnya.
Hal serupa juga diucapkan Ketua PMII Kota Banjar, Ahmad Muhafid. Menurutnya meski Kota Banjar kerap mendapat penghargaan dari Provinsi maupun nasional, namun pemerintah pun harus melihat kondisi warga yang sebenarnya. Hal ini terbukti, warga miskin di Banjar hidupnya berpindah-pindah karena tidak mempunyai tanah maupun rumah.
“Pemerintah perlu melakukan gebrakan memfasilitasi mereka dengan pemberian tanah guna pakai, selanjutnya mereka dilatih mendapatkan keterampilan supaya mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan,”kata Muhafid.***Hermanto
