Gapura Garut , – Pengurus Hizbut Tahrier Indonesia (HTI) DPD II HTI Garut menanggapi santai pernyataan Pengumuman pembubaran dan pelarangan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah pusat.
Ketua DPD II HTI Garut Muhammad Muslih menilai pernyataan Pembubaran itu hanya sebagai upaya penggiringan opini publik.
“Cara-cara pembubaran tersebut tak sesuai dengan tatanan hukum. Kami juga sangat memahami tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu hanya pengumuman untuk giring opini saja, sehinhga yang tak setuju mendapatkan angin segar,” Kata Mushlih saat dihubungi, wartawan , Selasa (9/5/2017).
Muslih menyebut pembubaran suatu organisasi yang legal tak bisa dibubarkan begitu saja melalui pengumuman. Namun harus melalui jalur hukum. Tahapan yang harus dilewati pun sangat panjang.
“Bisa sampai 1,5 tahun proses hukumnya. Nanti yang menentukan (bubar atau tidak) pengadilan,” ucapnya.
Menjawab tudingan jika HTI bertentangan dengan pancasila, secara tegas Muslih membantah tuduhab tersebut. Selama ini menurutnya apa yang diperjuangkan oleh HTI untuk keselamatan Indonesia. Bukan hanya Islam saja.
“Kami tak anti Bhineka. Di ajaran Islam yang namanya orang itu sudah dibentuk berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Selama ini kami tak menentang hal itu (pancasila),” katanya.
Muhlis kembali menyatakan pengumuman pembubaran yang dilakukan pemerintah hanya pernyataan politik serta menggiring opini.
“Semata agar mendapat respon dari warga yang tak menyukai HTI. Jadi tuduhan itu tak benar (tak pancasilais). Selama ini kami malah konsen soal sumber daya alam. Kami berusaha agar masalah sumber daya dikelola pemerintah bukan asing atau swasta,” ujarnya.
Mushlih juga balik bertanya siapa pihak yang tak pancasilais. Banyak aturan yang dibuat legislatif dan eksekutif yang malah dilanggar oleh pembuat aturan.
“Kami enjoy saja. Yang namanya dakwah sudah biasa. Dakwah HTI itu ada dua prinsip. Pertama melalui pemikiran dan tanpa kekerasan. Kalau dikerasi sering,” Tandasnya.***Marwij
