Gapura Garut ,- Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch, Yuda Ferdinal, menyoroti tajam besaran kenaikan tunjangan komunikasi dan transportasi anggota dewan yang dinilai cukup fantastis.
Menurutnya besaran kenaikan tunjangan tersebut faktanya melebihi pendapatan pimpinan dewan. “Harusnya ada perbedaan (penghasilan) pimpinan dan anggota. Dari tanggung jawabnya saja berbeda,” ujar Yuda kepada wartawan, Kamis (17/8/2017).
Ia menyebut dengan anggaran per bulan mencapai Rp 540 juta anggaran yang harus digelontorkan pemda, maka akan sangat membebani keuangan daerah.
“Kenaikan tunjangan harus dilihat dari efektivitas dan efisiensinya. Padahal selain kedua tunjangan itu, anggota dewan sudah mendapat tunjangan yang lainnya,” katanya.
Yuda menegaskan apakah kinerja anggota dewannya akan meningkat seiring kenaikan tunjangan cukup pantastik tersebu?
“Apalagi anggota dewannya jarang ngantor. Sejauh ini reses ada anggarannya. Komunikasi dan transportasi itu buat kemana kalau kinerjanya kurang,” ucapnya.
Jika memang ada kenaikan, lanjut dia, seharusnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Anggarannya pun bisa digunakan untuk hal yang lebih penting seperti pembangunan infrasturktur dan pendidikan.
“Pertanggungjawaban harus jelas. Tapi kalau bisa naik jangan terlalu besar,” katanya.***Marwij
