Gapura Purwakarta ,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga Pembina Viking Purwakarta H Rustandie mengkritisi keputusan PSSI yang menjatuhkan sanksi kepada Bobotoh Persib terkait aksi solidaritas berupa koreografi bertuliskan SAVE ROHINGYA saat Persib melawan Semen Padang di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (9/9/2017) lalu.
“PSSI menjatuhkan sanksi hanya karena persoalan yang tidak mendasar. Ini bisa dinilai sebagai pembodohan terhadap masyarakat dalam menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Rustandie, Senin (18/9/2017).
Dirinya mempertanyakan sanksi berupa denda Rp50 juta itu atas pelanggaran seperti apa.
“Apakah karena koreografi SAVE ROHINGYA merupakan tindakan anarki, suatu tindakan melawan hukum, atau juga suatu tindakan politik seperti yang dituduhkan PSSI? Kita harus bercermin ke negara-negara yang sudah lebih maju baik di bidang persepakbolaan maupun kehidupan berdemokrasi,” ujarnya.
Dirinya mencontohkan, di Liga Inggris (English Premier League) sebelum berlangsungnya pertandingan, kerap digelar prosesi mengheningkan cipta yang dilakukan seluruh penonton dan para pemain kedua klub yang akan bertanding bila terjadi suatu peristiwa atau tragedi kemanusiaan di berbagai belahan bumi.
“Termasuk ketika terjadi Tsunami di Aceh beberapa tahun lalu. Selain itu para suporter juga kerap membentangkan spanduk bertuliskan MENENTANG RASIALISME sebagai aksi kemanusiaan,” kata Rustandie.
Untuk itu, kata dia, PSSI seharusnya sadar dan mulai berkaca diri, bahwa sepakbola begitu dekat dengan persoalan kemanusiaan karena sifat olahraga yang satu ini sangat universal.
“Dalam sepakbola tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan warna politik. Jangan lupa, bagaimana dunia sepakbola di Eropa dan Amerika menjadi ajang kampanye kemanusiaan untuk melawan rasialisme,” ujarnya.
Sudah saatnya PSSI, sambungnya, melepaskan diri dari belenggu sistem perpolitikan jika ingin dunia persepakbolaan bangsa dan lebih maju dibandingkan dengan negara-negara kecil tetangga.
“Sepakbola adalah sepakbola yang menjadi milik semua umat manusia tanpa dibatasi persoalan agama, ras, dan politik. Bahkan, tak dibatasi persoalan gender serta usia,” ucapnya.***Alex
