Gapura Garut ,- Keberadaan bangunan SD Negeri Godog 4 di kampung Campaka, Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut sudah sangat memprihatinkan. Namun kembali tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk perbaikannya.
Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan menyesalkan sikap pemerintah Kabupaten Garut yang tidak tegas dalam menetapkan prioritas belanja daerah.
“Padahal APBD Perubahan TA 2017 panduannya jelas yaitu permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.” Ujar Yudha, Senin (16/10/2017) jelang paripurna penetapan APBD perubahan.
Menurut Yudha di permendagri tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap Belanja Langsung manfaat capaian kinerjanya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
“belanja langsung pun harus dapat menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik…di permendagri juga disebutkan pembangunan gedung perkantoran dihentikan dulu jangan dialokasikan dulu terkecuali ada kaitannya dengan pelayanan publik”tuturnya.
Yudha menyatakan bukti nyata dari ketidaktegasan ini adalah ditengah kondisi infrastruktur irigasi teknis yang rusak diatas 50 persen dan adanya ribuan ruang kelas yang rusak berat, Pemerintah Garut malah menganggarkan pembangunan untuk instansi vertikal.
“Ini menunjukkan ketidakadilan anggaran karena masyarakat yang lebih membutuhkan justru terabaikan,”ucapnya.
Yudha mencontohkan SDN Godog 4 sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah karena terletak di tebing curam.
“disampinya ada jurang sampai 60 meter. Kondisi Bangunan sudah rusak sebagian dinding di sejumlah ruang kelas sudah retak retak karena adanya pergeseran tanah,”tuturnya.
Lokasi sekolah ini lanjut Yudha ada di puncak bukit dan sarana jalan menuju sekolah sulit dan berbahaya, bahkan pernah ada warga yang meninggal dunia ketika menuju mengantar anaknya sekolah lantaran kecelakaan akibat infrastruktur jalan yang rusak.
Yudha menyebutkan dalam konteks ini apakah bijak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk instansi vertikal sementara bangunan SDN 4 Godog diabaikan.
“walaupun instansi tersebut juga membutuhkan bantuan pemda dalam penataan kantornya tapi seharusnya bangunan sekolah menjadi prioritas”Paparnya.
Yudha meyakinkan sejak tahun lalu fraksi PDI Perjuangan tidak setuju adanya anggaran bombastis untuk full day school di SDN Regol, namun ternyata anggaran Full Day School tidak diserap atau tidak direalisasikan kami menaruh harapan adanya pergeseran belanja kepada sekolah sekolah yang rusak berat seperti di SD Godog 4 ini di APBD Perubahan TA 2017.
“sayangnya itu tidak terjadi,”ucapnya.
Selama pembahasan imbuh Yudha juga terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam Raperda APBD Perubahan
“agar Raperda APBD Perubahan ini seimbang (balance) sayangnya lagi lagi yang dikorbankan adalah belanja daerah yang justru sangat bermanfaat untuk masyarakat. contoh program pendampingan PAMSIMAS di dinas PUPR Garut, padahal akses air bersih adalah kebutuhan masyarakat yang paling penting.”Sesal Yudha.***TGM
