SOSIAL POLITIK USAHA PRODUK

Anggota DPRD Garut Dari Fraksi PDIP Mendorong Perda Tata Niaga Gas Bersubsidi

Gas elpiji 3 Kg seharusnya dilakukan distribusi tertutup, foto dok
Gas elpiji 3 Kg seharusnya dilakukan distribusi tertutup, foto dok

Gapura Garut ,- Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDIP Yudha Puja Turnawan menilai perlu dilakukan pengetatan dalam pendistribusian Gas bersubsidi atau gas elpiji 3 Kg, agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang melambung.

Menurutnya sejauh ini dengan sistem distribusi terbuka mengartikan  siapa saja bisa membeli dan meperoleh gas bersubsisi tersebut, termasuk kalangan orang kaya sekalipun pada akhirnya masih dapat menikmati gas bersubsidi yang seharusnya untuk kalangan miskin atau masyarakt menengah kebawah.

“Harusnya melakukan distribusi tertutup dimana tidak semua kalangan bisa beli melainkan yang berhak membelinya yaitu kalangan masyarakat miskin atau menengah kebawah setelah sebelumnya dilakukan  pendataan kemudian  diverifikasi dan diberikan semacan kartu pengendali untuk teknisnya”, Kata Yudha saat dikonfirmasi, Selasa (31/5/2016).

Menurutnya sebagai dasar untuk melakukan alur distribusi tertutup tersebut adalah Permendagri no 17 tahun 2011 serta Permen ESDM  no 5 tahun 2011 yang isinya sama mengamanatkan jika barang bersubsidi harus dilakukan distribusi tertutup.

“Ini aturanya sudah jelas hanya saja kita didaerah terutama Eksekutif kita seperti belum serius memahami aturan tersebut, oleh karenya saya bersama teman-teman di DPRD Garut sedang mendorong Perda Inisiasi terkait Tata niaga distribusi barang bersubsidi termasuk elpiji 3 Kg agar segera dirumuskan dan diimplementasikan”, Ungkapnya.

Pertahun Pemerintah pusat mensubsidi Gas 3 kilogram sebesar 55 triliun beban negara tentu saja akan terus membengkak jika pada alur distribusinya tidak diatur dengan benar

“Karena berlangsungnya distribusi terbuka seperti yang terjadi di Garut saat ini membuat harga menjadi tidak terkendali dan subsidi pun  menjadi tidak tepat sasaran karena semua kalangan termasuk orang kaya bisa menikmatinya”, Tuturnya.

Yudha menambahkan permintaan penambahan kuota gas bersubsidi seperti yang di inginkan Bupati Garut Rudy Gunawan terkait sering langkanya Gas 3 kg tersebut bukanlah langkah yang tepat malah akan semakin menambah beban subsidi negara.

“Penambahan kuota itu hanya akan menambah beban subsidi karena justru dengan bertambahnya kuota membuka peluang orang kaya bermigrasi kegas 3 kg jika sistem distribusinya masih terbuka seperti saat ini”, Jelasnya.

Kabupaten Garut ini sudah memiliki kuota 15,5 juta tabung, lanjut Yudha jika laur distribusinya dilakukan dengan cara tertutup tidak akan mengalam kelangkaan karena orang kaya tidak dapat dengan mudah membeli gas bersubsidi tersebut tidak seperti yang teradi saat ini.***jmb

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *