SOSIAL POLITIK

Pasca Tanggap Darurat, Pemkab Garut Bakal Kelimpungan Pulihkan Dampak Bencana

Puing puing disalah satu lokasi banjir bandang Garut, foto dok
Puing puing disalah satu lokasi banjir bandang Garut, foto dok

Gapura Garut ,- Defisit Anggaran yang kini dihadapi Pemerintah Kabupaten Garut, membuat semakin sulit dalam mengatasi sejumlah persoalan keuangan terlebih dengan datangnya bencana banjir bandang yang memporak porandakn sejumlah kawasan pemukiman warga.

Menurut Sekda Garut Iman Alirahman, upaya Pemkab Garut yang telah dilakukan untuk mengatasi minus anggaran tersebut diantaranya dengan membatalkan sejumlah proyek, seperti perbaikan Jembatan Maktal Tarogong Kidul, hingga pengadan tanah untuk pembebasan lahan terkait proyek pembangunan ruas jalan baru di sejumlah wilayah Kabupaten Garut.

“Alhamdulillah defisitnya bisa berkurang, mudah-mudahan bisa seimbang dengan sejumlah efisiensi tadi,” Kata Iman kepada wartawan, Minggu (2/10/2016).

Iman mengungkapkan, dampak dari penudaan DAU oleh pemerintah pusat benar-benar sangat dirasakan pengaruhnya hingga harus ekstra keras memikirkan langkah-langkah efsiensi dan upaya lainnya.

Saat ini pemkab Garut lanjut Iman juga dihadapkan pada kesulitkan  dalam penanggulangan bencana alam banjir bandang yang melanda dua pekan lalu.

“Defisit anggaran yang terjadi membuat pemulihan pascabanjir bandang menjadi berat. Dana BTT (biaya tak terduga) yang tercatat di APBD sebesar Rp 1,7 miliar itu hanya angka saja. Sedangkan uangnya tidak ada,” Sebutnya.

Untuk anggaran tanggap darurat, tutur Iman, Pemkab Garut saat ini kelimpungan. Apalagi anggaran setelah tanggap darurat selesai, Pemkab Garut sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan warga korban banjir bandang.

“Tidak semua beban anggaran itu ada di pemerintah pusat dan provinsi. Kami di daerah juga harus menyiapkannya, seperti untuk pembelian tanah dan jaminan hidup para pengungsi,”Tuturnya.

Iman menambahkan sengan sisa keuangan saat ini, kegiatan yang baru bisa dilakukan Pemkab Garut baru sebatas pencarian korban yang hilang dan penyelamatan pengungsi. Sedangkan kebutuhan dasar pengungsi, mengandalkan dari sumbangan banyak pihak.

“Tapi tidak bisa terus menerus begitu (mendapat bantuan). Jika tanggap darurat selesai, masyarakat yang sudah membantu menilai itu sudah jadi urusan pemerintah,” ucapnya.

Dalam masa pemulihan pasca banjir, Iman menyebut perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan. Bupati, kata Iman, telah memakai sumber dana yang bisa digunakan untuk penanganan banjir bandang.

“Untuk dana tanggap darurat, Pemkab Garut sudah mengeluarkan dana sebesar Rp500 juta. Soal pengadaan tanah sudah ada cadangannya. Ada yang dari pusat juga bantuannya. Tinggal bagaimana harus dipikirkan hunian sementara sebelum warga dipindahkan,”Tukasnya.***Bro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *