Gapura Garut – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Garut Ahmad Bajuri menyambut positif Penolakan Pemerintah terhadap Partai Demokrat abal abal versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatra Utara beberapa waktu lalu.
Bajuri menilai penolakan pemerintah tersebut memberi isyarat
demokrasi Indonesia selamat.
“dengan Menkumham mengumumkan penolakan terhadap Kepengurusan PD KLB abal abal tersebut ini angin segar untuk demokrasi Indonesia,” Kata Ahmad Bajuri kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).
Bajuri menilai dengan adanya kisruh polemik di tubuh Partainya dengan adanya gerakan segelintir senior partai yang secara emosional menyeret keterlibatan KSP Moeldoko untuk mengadakan KLB yang jelas jelas inskotitusional.
“semua tidak beretika karena di tubuh demokrat sejauh ini sedang kondusip menjalankan roda partai membantu kepentingan rakyat. Kita sebut ini semua dagelan di masa Pandemi Covid 19, karena ini menjadi wahana publik yang membawa perpecahan,”ungkapnya.
Ia tidak menampik jika di internal partai dampak dari kisruh tersebut cukup berpengaruh meski tidak signifikan.
“Publik melihat mana yang rasional dan tidak rasional. Maka Kemelut ini sejak hari ini tanggal 31 /3/2021 telah selesai dengan di umumkan nya oleh Menkumham Yosana Laoly yang on the trek berpijak pada aturan perundangan-undangan yang ada,”paparnya.
Bajuri berpandangan saat ini semua team KLB harus legowo gigit jari setelah sebelumnya begitu optimis jika pemerintah akan ada di pihaknya dengan adanya KSP Moeldoko.
“angapan mereka sampai lupa pada etika dan aturan main KLB dan perundang-undangan yang berlaku,”imbuhnya.
Bajuri menambahkan keyakinan team penggagas KLB dengan membawa KSP Moeldoko jelas jelas gagal tidak membuahkan hasil.
” mereka mau menyeret pemerintah ikut konflik dengan Demokrat pimpinan AHY. Mereka lupa bahwa semua kader struktur solid dukung AHY tidak tergiur tawaran manis dan jaminan akan di sahkan nya hasil KLB oleh Kemenkumham,”tambahnya.
Hari ini, lanjut Bajuri pasca di tolaknya pengesahan hasil KLB memperlihatkan bahwa kekurang matangan dalam memahami aturan organisasi dan perundang-undangan kontras terlihat.
“Hikmah dari GPKPD ini rakyat lebih memahami kebenaran dan rasionalisasi para senior yang mengaku pendiri partai juga solidatias diinternal Demokrat makin solid. Pemerintah juga obyektif melihat secara utuh
atas semuanya. Ini akan menjadi catatan sejarah baik di Demokrat dan Demokrasi di Indonesia.
Demokrat solid AHY, Demokrasi selamat, “pungkasnya.***jmb
