Gapura Garut ,- Puluhan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali menggelar aksi turun kejalan mempertanyakan pengelolaan keuangan daerah yang dinilai sering bermasalah.
Para Mahasiswa PMII juga menilai pesoalan pngelolaan keuangan daerah terutama di Kabupaten garut seringkali bermasalah sejak dalam perencanaan dan penganggaran.
“Dalam catatan kami pihak pemerintah Kabupaten Garut seringkali melakukan kekeliruan sehingga dalam perencanaan dan penganggaran yang dilakukan tidak berjalan dengan baik”, Kata Irfan salah seorang aktifis PMII saat ditemui disela-sela aksinya, Senin ( 19/1/2015).
Menurutnya, adanya tarik ulur kepentingan dalam hala anggaran antara eksekutif dan legislatif sering kali memicu terjadinya penundaan ketuk palu pengesahan anggaran yang berakibat pada keterlambatan sehingga realisasi anggaran menjadi molor.
“DPRD Kita seringkali mengalami keterlambatan ketuk palu anggaran karena adanya tarik ulur kepentingan anggaran antara eksekutif dan legislatif, ini yang tidak boleh terjadi sebenarnya”. Tegasnya.
Irfan menambahkan, saat ini mulai perencanaan anggaran seolah-olah telah menjadi bagian dari hajatan bersama hajat bagi para elit birokrat.
“Maka hasilnya, masyaarakat hanya menjadi penonton dan selalu saja tidak dapat menikmati sentuhan pembangunan dari setiap alokasi anggaran yang ditetapkan”, Ungkapnya.
Sejauh ini para aktifis PMII menduga banyaknya titipan anggaran dan ‘jual beli’ anggaran sehingga mengisayaratkan masih adanya mafia anggrana bahkan semakin tumbuh subur dimasing-masing leading sektor yang ada.
“Terkait hal tersebut PMII Garut menuntut pemberantasan mafia anggaran di Kabupaten Garut. Lakukan transparansi atas pengelolaan anggaran daerah, perkuat fungsi pengawasan DPRD dan kaji kembali alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” Tegasnya.
Sebelum mendatangi gedung DPRD Garut para aktifis PMII tersebut menggelar aksinya dikawasan bunderan simpang lima Tarogong dengan menyampaikan orasi bergantian menyuarakan tuntutan mereka.
Dalam pengawalan petugas Kepolisian dari Polres Garut, aksi puluhan mahasiswa tersebut berkahir dengan membubarkan diri dan meminta agenda ulang untuk bertemu para anggota DPRD Garut yang belum bersedia menerima mereka untuk beraudensi terkait tuntutan mereka.***jmb
