Gapura Garut ,- Bagian Kepegawaian dan Dilat (BKD) Kabupaten Garut kembali mengingatkan Para PNS lingkungan Pemkab Garut diimbau untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta pada 4 November 2016 ini.
Himbauan tersebut telah disampaikan secara informal kemasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Garut.
Kepala BKD Kabupaten Garut Asep Sulaeman Farouk, para PNS Garut untuk tetap mengikuti PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Meski alasan ikut berdemonstrasi datang secara pribadi, Asep mengatakan para PNS harus menjaga tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai pemerintah.
“Secara formal belum, kami tidak sempat membuat edarannya. Namun secara lisan sudah kami sampaikan kepada setiap kepala SKPD, agar PNS tidak ikut bergerak (berdemo) di situ. Ada PP No 53 Tahun 2010, yang mengatur soal hari dan jam kerja, saya yakin tiap PNS sudah memahami aturan ini,” kata Asep,Kamis (3/11/2016).
Menurutnya Ia akan berkoordinasi dengan para kepala SKPD untuk memantau cuti pegawai pada tanggal 4 November ini. “Bisa ada juga ikut demo dengan alasan cuti, tapi cuti ini dapat terpantau. Kami akan coba koordinasi dengan kepala SKPD. Keinginan ikut berdemo bisa karena alasan pribadi sebagai muslim, namun sebagai PNS harus memperhatikan tugas-tugas pokoknya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut Asep Suparman, memastikan tidak ada ormas atau organisasi di Garut yang akan ikut berpartisipasi dalam demo tersebut. Kepastian ini diperoleh berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dengan MUI Kabupaten Garut bersama sejumlah ormas beberapa waktu lalu.
“Kalau pribadi, kemungkinan ada saja (yang ikut demo). Memang pribadi atau individu-individu ini aktif di beberapa ormas tertentu, namun organisasinya dipastikan tidak ikut karena disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama dengan MUI Garut beberapa waktu lalu,” katanya.
Pihak Kesbangpol, lanjutnya, telah menerima informasi akan ada massa dari Garut yang akan berangkat demo ke Jakarta. Dari informasi yang ia himpun, massa ini akan diantar oleh lima unit bus.
“Cuma itu tadi, siapa saja yang akan ikut ke sana kami belum tahu. Saat ini kami masih mobile melakukan pemantauan,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Ketua MUI Kabupaten Garut KH Sirojul Munir mengatakan, pihaknya tidak melarang umat Islam di Garut datang berdemo ke Jakarta. Untuk anggota ormas, Munir mengimbau agar mereka melepas atribut sebelum berdemo.
“Saya tidak melarang atau menyarankan ormas Islam untuk datang ke Jakarta, tapi mereka harus melepas atribut mereka jika akan ikut berpartisipasi,” kata Munir.
Munir pun mendesak agar aparat penegak hukum untuk memproses peninstaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, pernyataan Ahok beberapa waktu lalu telah mencederai umat Islam.
“Kami mendesak aparat penegak hukum, khususnya Mabes Polri untuk memproses Ahok yang dianggap telah menistakan agama. Jika kepolisian lamban melakukan penegakan hukum, maka akan terjadi dampak sosial yang luar biasa. Tentu saja kami tidak menginginkan itu terjadi,” ujarnya.***Bro
