Gapura Garut ,- Sejumlah pengelola hotel dan restoran anggota PHRI Garut yang rencananya menjadi objek pemasangan Tapping Box (alat perekam transaksi) sebagai salah satu alat pantau pungut pajak meminta pemerintah Kabupaten Garut mengkaji dan menunda rencana pemasangan tersebut.
Menurut sekretaris PHRI Garut Tanto Sudianto Reza pemasangan Tapping Box saat ini telah memancing reaksi sejumlah dikalangan para pengusaha hotel dan restoran terutama ditataran pengelola teknis.
“Secara teknis Tapping Box dihadapkan kepada sistem accunting, finance dan
operasional masing masing hotel dan restoran yang satu sama lainnya berbeda,
sehingga diperlukan terlebih dahulu kepaduan, pemahaman bersama baik pemerintah, dinas teknis, pengusaha, konsultan (Vendor) dan pihak terkait lainnya.” Kata Tanto, Minggu (1/4/2017).
Tanto menyebutkan pemerintah diharapkan tidak terburu-buru dalam rencana realisasi Tapping Box tersebut karena jika hanya asal pasang saja sama sekali tidak akan memberikan manfaat yang ada malah dikhawatirkan akan memeri beban tambahan pekerjaan baru bagi hotel dan restoran yang ada.
“Pemerintah sebaiknya fokus dulu pada pembenahan destinasi wisata yang ada, jaringan infrastrukttur dan seluruh sektor terkait dengan perkembangan dan kemajuan pariwisata daerah sehingga dapat meningkatkan kujungan wisatawan manca negara dan domestik ke Kabupaten Garut,”Ungkapnya.
Dengan naikya jumlah kunjungan wisata lanjut Tanto, pemerintah tidak usah khawatir dengan sendirinya akan berimplikasi terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta berpotensi menaikan penyerapan penerimaan, pembelanjaan terhadap okupansi dan
pendapatan layanan jasa hotel dan restoran.
“Dengan sendirinya pemerintah menjadikan acuan peningkatan pendapatan daerah dari sektor tersebut melalui pajak daerah dan yang lainnya. Percuma dipasang Tapping Box juga jika upaya pembangunan sektor pariwisatanya tidak fokus,”Tuturnya.
Tanto menambahkan permintaan penundaan atau penangguhan pemasngan Tapping Box karena secara teknis dan non teknis masih memerlukan proses pembahasan antar pihak
terkait guna penyesuain, pengintegrasian yang jelas dalam membagi beban tanggung jawabnya.
“Kewenangan dan otoritasnya perlu diperjelas dan dipertegas sehingga mendapatkan kesepahaman dengan memenuhi rasa keadilan. Lebih baik benahi saja erlebih dahulu sistem pencatatan, keakurasian data, dan perpormance pemungutan pajak yang sekarang berjalan melalui petugas pemungut pajak oleh Bapenda,”Paparnya.
Selain itu imbuh Tanto yang terpeneting saat ini adalah Transparansi didalam proses pengurusan segala bentuk perijinan dan pemberlakuan regulasi yang berkenaan dengan aspek legal sektor Hotel dan Restoran.
“Ini lebih penting dari pada sekedar memaksakan pemasangan Tapping Box sementara hal-hal lain yang seharusnya mendapatkan perioritas malah terabaikan,”Tukasnya.***TGM
