Gapura Garut ,- Wakil Bupati Garut Helmi Budiman meyebutkan paradigma baru tentang kemiskinan kini bukan lagi pada persoalan charity atau sosial belaka.
“Dulu saat kebutuhan si miskin muncul baik dari sandang, pangan maupun papan, bahkan soal kesehatan, baru ada bantuan muncul, Saat ini sudah berubah, kemiskinan menjadi sebuah asset building,” Kata Helmi Budiman, Senin (3/4/2017).
Helmi mencontohkan salah satu upaya yang dikembangkan dalam mengubah penghidupan masyarakat, adalah ketika kesehatan masyarakat semakin membaik dengan ditunjang sarana kesehatan yang memadai makan itu sebagai asset building telah berjalan.
“Beberapa puskesmas kini sudah diperbaiki, baik dari sarana dan prasarananya, maupun dari tingkat layanannya. Dan hampir 90 persen masyarakat kita masih berobat ke puskesmas”,ungkap Helmi.
Helmi menemabahkan kemiskinan, merupakan masalah yang perlu ditangani bersama, bukan hanya pemerintah, namun individu-individu juga memiliki tanggung jawab yang sama.
“Keberadaan Baznas (Bada Amil Zakat Nasional) diharapkan mampu menjawab tingkat kemiskinan Kabupaten Garut yang masih diatas 10 persen. Zakat Profesi untuk PNS, setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi pengurangan kesenjangan antara si miskin dan si kaya,”Tuturnya.
Hinga saat ini lanjut Helmi di Kabupaten Garut masih ada sekitar 55 ribu rumah tidak layak huni, “satu rumah dihuni 5 hingga 6 orang, belum sarana penerangan dan belajar anak tidak memadai yang perlu penanganan bersama-sama”,imbuhnya.
Heml menambahkan pola penangan lainnya dalam mengurangi kesenjangan bukan lagi melalui pendekatan intervensi, namun berupa pendekatan sinergis.
“Perlunya kebersamaan dalam memecahkan masalah sosial ini. Kalau sekarang kemiskinan diatas 10 persen, apakah tidak ada orang Garut yang kaya?. harus ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengurangi kesenjangan ini”Paparnya.
Helmi mengingatkan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut untuk terus bekerja keras dan memfokuskan diri menunaikan tugasnya dalam upaya mengurangi kesenjangan ini, termasuk Kartu Indonesia Pintas (KIP) untuk terus dipantau pelaksanaannya.***yanshums
